PPKM Darurat, Polres Mojokerto Terjunkan 700 Personel TNI-Polri di 3 Titik Penyekatan

PPKM Darurat, Polres Mojokerto Terjunkan 700 Personel TNI-Polri di 3 Titik Penyekatan

Mojokerto – Sebanyak 700 anggota Polres Mojokerto dan Kodim 0815 Mojokerto diterjunkan dalam Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah hukum Polres Mojokerto. PPKM Darurat sendiri mulai berlalu sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander, S.I.K., M.H. usai memimpin Apel Gelar Pasukan dalam Rangka Pelaksanaan PPKM Darurat di Mapolres Mojokerto. “Dari Polri ada 400 personel, dari TNI ada 300 personil. Dimana akan melakukan pemantauan di setiap titik lini sesuai dengan anjuran pemerintah,” ungkapnya, Sabtu (03/07).

Yang utama seperti tempat hiburan, tempat wisata, rumah makan, pasar tradisional dan juga beberapa tempat lain yang bersifat akan mengumpulkan kegiatan masyarakat. Yakni tempat-tempat yang diatur dalam Instruksi Kementerian Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Hari ini, kita sudah mendapatkan SE dari Bupati Mojokerto. Namun sifatnya masih sosialisasi selama 3 hari, apalagi lewat dari 3 hari kami akan melakukan secara penuh secara masif sesuai dengan SE Bupati dalam rangka untuk penegakan disiplin protokol kesehatan kepada warga masyarakat yang masih tidak mentaati aturan,” katanya.

Sebanyak 700 personil TNI-Polri akan diterjunkan untuk melakukan penyekatan di tiga titik wilayah. Yakni Kecamatan Trawas, Ngoro dan Kecamatan Trowulan. Warga masyarakat di luar dari Kabupaten Mojokerto akan diputar balikkan tanpa melakukan pengecekan surat rapid test maupun swab. Selama tiga hari akan dilakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan tindakan tegas.

“Pukul 3 sore nanti, kami akan bertemu dengan pihak tokoh agama, tokoh masyarakat dan alim ulama untuk nantinya bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk bisa menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk melakukan kegiatan salat berjamaah cukup di rumah saja. PPKM Darurat sudah mencakup jam malam,” urainya.

Menurutnya, aktivitas hanya sampai pukul 20.00 WIB. Lewat jam malam maka TNI-Polri dan Pemerintah Daerah akan melakukan patroli gabungan. Dalam Imendagri tersebut, apotik 24 jam namun kegiatan yang menimbulkan ke kegiatan masyarakat seperti rumah makan sampai pukul 20.00 WIB.

“Kita melaksanakan operasi simpatik dulu, lewat 3 hari akan melaksanakan tindak pidana. Kegiatan ini, dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pemerintah dimana adanya kenaikan yang signifikan terkait dengan penyebaran Covid-19 di semua wilayah. Termasuk salah satunya adalah Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

Sementara itu Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si menambahkan, rumah makan dan warung tidak boleh melayani pembeli yang mau makan di tempat. “Hari ini, rumah sakit sudah penuh, puskesmas sudah penuh. Kita berada di daerah darurat Covid-19. Semuanya harus pakai masker dengan cara yang benar dan konsisten,” jelasnya.

Masih kata Bupati, angka penyebaran Covid 19 di Kabupaten Mojokerto melonjak luar biasa. Masyarakat dihimbau untuk bergerak serentak untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Salah satunya di tempat ibadah. Ini lantaran saat beribadah masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan.