Pemerintah terus berupaya mendorong program vaksinasi nasional agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal itu, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin meminta agar TNI dan Polri dapat bersinergi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung vaksinasi, terutama di daerah dengan capaian vaksinasi rendah termasuk wilayah aglomerasi.
“Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi,” ujar Wapres saat memberikan bicara kunci pada Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan ( Sespimmen) Polri Dikreg Ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (06/10/2021), secara virtual.
Untuk mencapai kekebalan komunal, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 208,5 juta penduduk Indonesia. Hingga 3 Oktober 2021, secara nasional vaksinasi dosis pertama telah mencapai 45,03 persen dan untuk dosis kedua 25,29 persen. Wapres pemerintah perlunya upaya luar biasa dan pemanfaatan besar-besaran untuk memanfaatkan target cakupan vaksinasi dalam jangka waktu yang ditetapkan, yaitu selama satu tahun.
“Dalam rangka upaya itulah, maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program vaksinasi nasional,” tegasnya.
Lebih jauh Wapres mengungkapkan bahwa rata-rata vaksinasi harian per minggu di tanah air telah mencapai 1,4 juta dosis per hari. Cakupan vaksinasi harian tersebut harus ditingkatkan menjadi 2,5 juta dosis agar dapat memenuhi target waktu yang telah ditetapkan.
“Langkah ini juga akan disertai insentif berupa penurunan tingkat PPKM di wilayah yang dapat memenuhi program vaksinasi yang telah ditetapkan,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres juga perlunya upaya percepatan vaksinasi bagi kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) yang saat ini cakupan vaksinasinya juga masih rendah. Dari total sasaran sebanyak 21,5 juta orang, per 3 Oktober 2021 Cakupan vaksinasi bagi kelompok masyarakat ini baru mencapai 6,6 juta orang untuk dosis pertama dan 4,4 juta orang untuk dosis kedua.
“Untuk mendukung dibukanya kembali pembelajaran tatap muka (PTM) kita juga perlu memprioritaskan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga pendidik yang ditargetkan sebanyak 5,06 juta orang. Menurut data sampai dengan tanggal 3 Oktober, baru 2,55 juta yang tercatat telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, sedangkan yang telah mendapat dosis kedua adalah 2,1 juta orang,” imbuhnya.
Wapres menambahkan, cakupan cakupan bagi peserta didik juga perlu ditingkatkan untuk menghindari adanya klaster baru di satuan pendidikan seiring dengan mulai dibukanya PTM terbatas.
“Saya meminta perhatian agar para guru, murid, dan orang tua pelajar harus dipastikan mendapatkan vaksin untuk menjamin keamanan proses pembelajaran tatap muka,” pesannya.
Mengakhiri sambutannya, tak lupa Wapres menyampaikan penghargaan kepada jajaran TNI dan Polri yang sejauh ini telah berperan signifikan dalam meningkatkan cakupan vaksin.
“Saya juga mengapresiasi pengabdian dan kerja keras para Bintara Pembina Desa/Samudera/Angkasa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang telah menjadi pelacak. Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan tracing atau mengalirkan virus COVID-19 di masyarakat,” pungkasnya.
